Blinkie Text Generator at TextSpace.net

Minggu, 19 April 2009

Kamis, 09 April 2009

KPU Milik Siapa?

Sejak awal pembentukan KPU untuk Pemilu 2009 sudah terjadi polemik dikarenakan ketidakpercayaan terhadap kapabilitas serta kredibilas anggota-anggota KPU terpilih.
Sekarang semuanya terbukti bahwa kemampuan anggota-anggota KPU dipertanyakan, kita lihat contoh penyediaan serta distribusi logistik Pemilu 2009 tidak rapi meski hari ini 9 April pelaksanaan Pemilu bisa tetap terlaksana. DPT benar-benar amburadul orang-orang yang sudah mati tetap menjadi pemilu, sebenarnya KPU bisa kerja tidak???
Negara sudah mengeluarkan anggaran trilyunan rupiah untuk pelaksanaan pesta demokrasi kali ini (meski uang hasil hutang sana sini) tidak berbalas dengan hasil kerja yang dilakukan KPU semuanya berantakan. DPT, selain datanya banyak yang keliru ternyata DPT yang sekarang mempengaruhi TPS yang didatangi, yang terjadi meski dalam satu KK ternyata beda TPS, padahal pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah terjadi hal seperti ini.
Netralkah KPU???
Banyak Parpol yang menanyakan hal itu, namun KPU selalu menjawab bahwa mereka netral. Kebenaran memang kadang-kadang harus kita paksa untuk membuktikannya tapi kadang pula kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Tanggal 9 April 2009 jam 11.00 WIB SBY beserta keluarga menyalurkan suaranya dengan didampingi oleh Ketua KPU dan Anggota. Kenapa? Ada apa? Haruskah?
Netralitas KPU dipertanyakan lagi, apakah mereka benar-benar netral? Karena SBY mencoblos bukan sebagai Presiden melainkan sebagai masyarakat dan Dewan Penasihat partai Demokrat. Kenapa harus di TPS nya SBY di Bogor lagi. Haruskah Ketua KPU seperti ini? Tidak.
Karena KPU adalah Lembaga Independen penyelenggara Pemilu. (hr)

Siapa Wakil Rakyat Kita?

Pesta Demokrasi PEMILU 2009 digelar pada 9 April 2009 meski ada daerah yang diundur pelaksanannya, pesta demokrasi kali ini benar-benar beda karena wakil rakyat kita terpilih dengan sistem suara terbanyak. Apakah wakil rakyat kali ini benar-benar akan mewakili kita? tunggu dulu....
Sistem suara terbanyak mempunyai sisi positifnya seperti: dimungkinkan terjadinya pergantian wakil rakyat dengan orang-orang baru sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan, rakyat ketiban rejeki nomplok dari pare Caleg, kok bisa?... setiap Caleg pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suara yang banyak dengan cara apapun seperti bagi-bagi sembako (gula, beras), bahkan uang.
Sisi negatifnya: banyak partai yang calegnya bukan kader yang militan dengan kata lain tanpa melalui proses kaderisasi yang matang, Caleg yang terpilih dimungkinkan bukan karena kulaitas mereka sebagai wakil rakyat melainkan karena mereka mempunyai modal materi yang banyak.
Banyak pemilih (baik tua maupun muda) bertanya-tanya siapa wakil kita, kita benar-benar tidak mengenal mereka apalagi visi misi mereka dan yang menyedihkan kebanyakan wakil rakyat kita tidak melakukan sosialisasi (baik memperkenalkan diri ataupun menunjukkan visi misi mereka) sehingga rakyat mengalami kebingungan siapa yang akan dipilih?...
Sehingga pada hari pencoblosan ini banyak masyarakat yang memilih Partai daripada memilih Caleg. (hr)

Senin, 06 April 2009

UNAS SMK Tidak diperlukan

Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi Pemerintah dalam hal ini Mendiknas seharusnya berfikir secara jernih sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan siswa SMK dan harga diri pendidik tetap terjaga. Janganlah kita mengebiri kemampuan anak yang sudah tertata dengan baik dengan UNAS yang bisa menjegal mereka dalam menempuh karir. Dan mirisnya banyaknya teman pendidik kita yang tertangkap tangan melakukan kecurangan ketika UNAS.
Para pendidik sebagai pelaksana kebijakan tidak bisa disalahkan 100% karena mereka adalah bagian dari lingkaran abu-abu yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kok bisa ...
Sebenarnya jujur saja dari mana biaya milyaran rupiah untuk UNAS itu? "HUTANG LUAR NEGERI".
UNAS di Negeri tercinta kita ini adalah komitmen Indonesia untuk mendapatkan Hutang pada negara/agen imperialis yang orientasinya pada kapitalisme. Dan tidak hanya terjadi pada UNAS saja, masih banyak kebijakan pendidikan yang diperuntukkan demi mengejar target Hutang Luar Negeri termasuk larinya tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan.
Hal ini diperparah dengan Mendiknas yang kurang paham tentang ideologi Pendidikan ya... karena backgroundnya Ekonom jadi orientasinya pada Hasil bukan Proses menuju kecerdasan anak bangsa.
Berdasarkan obrolan diberbagai media, forum ilmiah dan curhat teman-teman pendidik. Sebenarnya kebijakan UNAS sama sekali tidak didukung dari kalangan institusi pendidikan itu sendiri terutama oleh Guru ....... mengapa sekolah mau melakukan dan melaksanakan UNAS??? hANYA RASA TAKUT DAN TERPAKSA. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya akan kosong dan UNAS terbukti menyebabkan pendidik melakukan kecurangan-kecurangan demi untuk menyenangkan atasannya.
Milyaran rupiah hilang habis percuma, hanya untuk UNAS yang tidak Signifikan terhadap hasil sebuah proses pendidikan....???
Marilah Pemerintah terutama pembuat kebijakan dunia pendidikan mawas diri dan pertanyakan pada Nurani "Patutkah dan tepatkah UNAS itu sebagai hakim untuk meluluskan anak didik???"
Mungkin Pemerintah harus membaca salah satu oleh-oleh Heri Mulyanto Guru SMKN 1 Rangkasbitung dari Korea Selatan, yakni:
  • Mereka telah mengunjungi 4 sekolah yang berbasis SMK yang menghasilkan gambaran : a. Porsi untuk kurikulum adalah 50% untuk budi pekerti, 44% Materi Produktif, 6% Ekstra ko-kurikuler; b. Peran swasta sangat menunjang seperti contoh beberapa perusahaan mendirikan SMK sehingga mereka tidak ada program PKL (Prakerin), sebab guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah manajer perusahaan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sekolah dijadikan pusat riset produk oleh perusahaan tersebut, para manajer tersebut memilih menjadi guru karena penghasilan mereka setahun 440.000.000 Won; c. Setiap siswa disana tidak ada yang merokok sebab apabila merokok langsung "get out"; d. Tidak ada Ujian Nasional (UNAS) sebab kurikulum berfokus kepada kemampuan produktif/keahlian dan siap untuk kerja; e. Belajar secara full day dan gratis makan.
itulah sekelumit cerita............
Pemerintah harus berfikir dengan akal sehat dan dengan kesadaran yang tinggi sehingga UNAS sebagai hakim kelulusan bisa dicabut. Dan Ingat jangan menambah pengangguran semakin banyak. (hr)