Wah, Alat Tes Kompetensi Guru Bakal Diluncurkan!
Rabu, 17 Juni 2009 | 14:14 WIB
*JAKARTA, KOMPAS.com - *Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Dr Baedhowi menyatakan pihaknya
tengah menyiapkan sebuah alat atau perangkat tes kompetensi guru.
Hal tersebut dikemukakan oleh Baedhowi usai jumpa pers 'International
Conference on Best Practise I' yang digelar oleh Forum Kepala Sekolah
Seluruh Asia Tenggara, di Jakarta, Rabu (17/6). "Belum bisa kami
umumkan, karena untuk sementara memang masih disiapkan," ujar Baedhowi.
Diungkapkannya ihwal alat tes tersebut oleh Baedhowi terkait dengan rasa
prihatinnya terhadap sejumlah kepala sekolah dan guru di Tanah Air yang
tidak jujur dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) lalu.
"Ini satu keprihatinan, soalnya ini masalah ketidakjujuran. Sebenarnya
ketidakjujuran ada di mana-mana dan bukan saja terjadi pada guru, tapi
karena sosok guru merupakan cermin keteladanan maka kemudian menjadi
sorotan," ujarnya.
Kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan kepala sekolah dan guru
seperti yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan UN merupakan tindakan
terkait administrasi dan edukatif. Baedhowi mengklaim, bahwa pihaknya
sendiri senantiasa sudah mengingatkan para guru untuk selalu jujur.
"Guru jangan sampai menghilangkan waktu belajar, dalam ulangan
sehari-hari mereka pun harus jujur menilai peserta didiknya. Jangan
sampai ada anak pintar diberi nilai kurang, sementara anak yang kurang
malah dikasih nilai tidak baik, itu tidak jujur namanya," kata Baedhowi.
Sejauh ini, tambah Baedhowi, Depdiknas telah mengambil porsi edukatif
dengan memberikan pendekatan untuk menerapkan perilaku jujur di kalangan
tenaga pendidik. Hal itu karena efeknya langsung kepada para siswa.
"Untuk itulah kami masih akan terus melakukan pembinaan dan peningkatan
pelatihan kepada para kepala sekolah sebagai pembina bagi guru-gurunya
di sekolah," ujarnya.
Minggu, 21 Juni 2009
Belajar Kejujuran di Sekolah
Oleh : Tabrani Yunis
Suatu ketika di bulan Juli 2006, seorang penulis, D.Keumalawati yang saya kenal cukup kreatif melhairkan karya-karya sastra dan juga aktif menulis di media massa itu pada tanggal 19 Juli 2006 ia menulis sebuah tulisan yang bernada bertanya. Saat itu ia menulis dengan judul, ”Jujurkah Dunia Pendidikan Kita ?” D. Kemalawati yang seharian bekerja sebagai guru di sebuah SMK di kota Banda Aceh ini, dalam tulisannya itu memberikan gambaran kegusaran yang mendalam terhadap dunia pendidikan kita. Betapa D.Kemalawati gelisah dan galau melihat fenomena dan realitas pendidikan kita yang sedang berlangsung saat ini. Kegalauan D.Kemalawati sebagaimana tergambar dan terdeskripsi dalam tulisan itu dilandasi pada realitas kontemporer yang saat ini melanda dunia pendidikan kita yang bernama sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang berfungsi menjalankan fungsi edukatif saat ini dipandang semakin tidak jujur. Salah satu indikator yang digunakan oleh D.Kemalawati adalah apa yang terjadi dalam hiruk pikuknya pelaksanaan ujian nasional di tanah air baru-baru ini. Ujian nasional yang telah dijadikan sebagai sebuah standard kelulusan siswa itu dalam banyak catatan masyarakat kita penuh dengan tanda tanya. Tanda tanya yang mengarah pada ketidakpercayaan pada hasil UAN tersebut, karena banyak terjadinya hal-hal yang kontradiktif, paradoksal, dan bahkan tidak masuk akal. Indikator lain yang membuat kegalauan itu adalah pada sebuah statement sang Menteri pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo dalam rapat kerja dengan komisi X DPR RI 28 Juni 2006 yang menyatakan bahwa beliau malu karena hasil penyelidikan yang oleh Tim Investigasi menemukan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan UN.
Kecurangan adalah sebuah bentuk ketidak jujuran yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita, termasuk saat ini dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak kita dan bahkan kita sendiri belajar kejujuran. Sekolah yang selama ini menjadi harapan bagi kita untuk membangun sikap-sikap positif yang mulia, seperti beraklak baik dalam artian menjunjung nilai-nilai kejujuran, sopan, santun, dan sebagainya, ternyata kini tidak lagi menjadi semakin sirna. Dikatakan demikian, karena apa yang disebut dengan kejujuran itu, kini semakin sulit untuk didapatkan di lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Benarkah kini di sekolah kita mengalami krisis kejujuran ? Atau bisakah kecurangan-kecurang an yang terjadi dalam melaksanakan Ujian Nasional selama ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa memang kejujuran itu sudah tidak ada di lembaga pendidikan kita ?
Mungkin terlalu sempit atau bisa jadi dianggap sangat tidak berdasar kalau kita katakan bahwa kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan UN menjadi indikator ketidak jujuran pendidikan kita. Namun, tidak salah, bila dijadikan sebagai salah satu indikator. Karena masih banyak unsur atau elemen lain yang bisa dijadikan indikator. Bila kita benar-benar jujur, maka kecurangan yang dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah maupun para pengambil kibijakan pendidikan dengan manipulasi nilai UN tersebut, adalah sebuah bentuk bentuk ketidak jujuran tersebut. Sekolah sebagai salah satu basis atau learning center of honesty, selama ini sudah kehilangan makna kejujuran.
Sulit dan Langka
Idealnya, lembaga pendidikan yang bernama sekolah, seperti halnya rumah (keluarga) adalah sebuah lembaga yang menjadi basis untuk belajar kejujuran. Seperti kata orang bijak, kejujuran itu berangkat dari rumah dan sekolah. Mengapa demikian ? Tentu saja, jawabannya karena seorang anak, belajar kejujuran yang pertama adalah dari kejujuran yang ada di dalam keluarga dan yang ada di sekolah. Percaya atau tidak, bahwa dalam keluarga yang baik atau di sekolah yang baik, yang meletakkan basis pemahaman yang agamis, kita selalu saja diajarkan agar selalu bersikap jujur. Hidup dengan kejujuran selalu saja dijadikan sebagai sebuah jalan yang bisa mengantarkan kita pada posisi selamat. Maka, sebagai perwujudan dari penanaman sikap jujur tersebut, seringkali kita mendengar anjuran atau pepatah petitih seperti, ”Jauhilah yang jahat, dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar”. Atau ada yang mengatakan seperti ini, jujur adalah pangkal kebahagiaan dan keselamatan. Atau juga ada yang mengapatak bahwa, kalau ingin selamat berjalanlah di atas rel kejujuran, dan sebagainya. Pendeknya, anjuran berlaku jujur adalah anjuran yang banyak kita temukan dalam agama yang diwujudkan dalam berkehidupan sosial. Begitu pentingnya menjaga dan bersikap jujur dalam hidup ini. Oleh sebab itu, setiap anak di dalam keluarga dan bahkan dalam kurikulum pendidikan, diajarkan dengan nilai-nilai kejujuran. Maka, harapan untuk menjadikan keluarga dan sekolah sebagai tempat belajar kejujuran menjadi semakin strategis.
Namun, bila kita mencoba masuk ke dalam lembaga pendidikan yang bernama sekolah itu saat ini, apakah masih menemukan nilai dan prinsip kejujuran tersebut ? Barangkali terlalu ekstrim dan mengada-ngada bila kita katakan bahwa lembaga pendidikan yang bernama sekolah sudah tidak jujur. Para guru atau para praktisi pendidikan pasti akan menggugat, bertanya apa landasan pemikiran yang mengatakan bahwa sekolah sekarang sudah tidak jujur. Bisa saja anda, sang pembaca akan berkata”ah itu tidak benar”.
Nah, apapun jawabannya. Benar atau salahkah bila tuduhan itu muncul, yang paling penting kita harus menganalisis dahulu isi dari pernyataan tersebut. Oleh sebab itu, agar kita bisa menjawabnya, perlu upaya untuk melihat dari dekat terhadap kondisi sekarang di lembaga pendidikan kita. Mari kita amati satu persatu dan catat semua fenomena dan realitas yang sedang berkembang. Mungkin para guru, praktisi pendidikan dan para pembaca akan menemukan banyak catatan penting yang bisa mengarah pada pembenaran terhadap pernyataan bahwa saat ini kejujuran itu kian langka dan sulit ditemukan di sekolah. Salah satu indikator kita yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur terhadap kejujuran di sekolah adalah dengan apa yang saat ini masih menjadi bahan perdebatan dengan hasil Ujian Nasional yang dianggap memiliki tingkat validity dan liability yang tinggi itu. Hingga kini, walau para pejabat pendidikan kita berbesar hati dan bahkan eforia terhadap hasil yang dicapai pada tahun 2006 yang lalu, tingkat validitas hasil masih saja diragukan oleh masyarakat kita.
Andai kita mau melihat dengan jujur. Kita akan bertanya, bagaimana kita bisa belajar kejujuran di sekolah, kalau saat ini sudah banyak guru yang dalam menjalankan tugas sudah tidak jujur. Misalnya, karena tuntutan dan dijejalkan dengan berbagai persyaratan dalam sistem kenaikan pangkat, demi mengejar angka kredit dalam mengusulkan pangkat, tidak sedikit guru yang berbuat curang. Berapa banyak guru yang saat ini dengan jujur bisa memberikan nilai terhadap yang sesuai dengan hasil yang diperoleh anak ? Ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah alat ukur, karena masih banyak realitas lain yang bisa kita temukan. Lalu, kalau kita ingin mengukur tingkat kejujuran seorang Kepala Sekolah, mungkin semakin banyak fakta ketidak jujuran itu kita jumpai. Bertanyalah kita, jujurkah seorang kepala sekolah dalam memperoleh jabatan kepala sekolah ?. Kita harapkan kepala sekolah bisa menjawab dengan jujur, sekurang-kurangnya terhadap dirinya. Jabatan kepala sekolah sebagai jabatan yang boleh dikatakan jabatan yang tergolong ”top karir” tersebut biasanya diperjuangkan dengan cara-cara yang sarat dengan ketidak jujuran. Bisa dengan memanfaatkan hubungan nepotisme, bisa dengan membayar sejumlah uang, bisa pula dengan berkolusi. Ini adalah fenomena umum dalam memperoleh sebuah jabatan di negeri ini. Lalu, kejujuran apa yang bisa kita pelajari dari seorang kepala sekolah yang memperoleh jabatan secara tidak jujur ? Transparansi ? Akuntabilitas ? Atau apa ?
Untuk belajar transparansi, agaknya kita semakin jauh. Realitas menunjukan bahwa kebanyakan kepala sekolah sangat tidak transparan kepada para guru dalam mengelola dana-dana yang masuk ke sekolah. Berapa banyak kepala sekolah yang mau secara transparan memberitahukan sumber-sumber pendapatan sekolah kepada para guru yang menjadi stake holders pendidikan ? Celakanya, banyak kepala sekolah yang berkata, Bapak dan Ibu guru, tidak perlu banyak tanya. Tugas ibu dan Bapak hanya mengajar. Jangan tanya-tanya soal uang di sekolah. Ini bukan urusan ibu dan bapak guru. Kalau ada guru yang mau bertanya soal dana block Grant, BOS bahkan sekolah yang menerima bantuan dari bencana tsunami dan sebagainya, sebaiknya jangan bertanya di dalam rapat. Datanglah ke ruangan kepala sekolah. Aneh bukan ? Padahal, yang namanya transparansi itu adalah bagaimana agar semua guru di sekolah diberikan hak untuk tahu akan penggunaan dana di sekolah. Ketidakjujuran seorang kepala sekolah, juga tergambar pada sikap dan perilakunya. Di satu sisi, penampilan tampak sangat agamis, perkataan sangat agamis, bahkan menggunakan ayat-ayat suci, tetapi kala berkaitan dengan uang, ya sikap itu berbeda antara kata dan perbuatan. Belum lagi kita bertanya soal akuntabilitas, semakin tidak bisa dipertanggungjawaka n. Celaka bukan ?
Ketidakjujuran guru, kepala sekolah pada hakikatnya tidak semata-mata bersumber atau disebabkan oleh faktor yang ada dalam diri guru dan dalam diri kepala sekolah saja. Semua ini juga terkait dengan sistem pemerintahan kita yang kini semakin sulit kita temukan kejujuran itu. Jadi, kegundahan dan kegalauan D.Keumalawati dalam tulisannya tanggal 19 Juli 2006 itu bisa kita jawab demikian.
Namun pertanyaan kita selajutnya, kalau begini kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan kita dan kondisi sistem di pemerintahan kita, maka pertanyaan kita adalah bisakah kita belajar kejujuran di sekolah ? Kalau kita mau menganalisisnya, salah satu jawaban yang bisa kita prediksikan adalah semakin sulit kita bisa belajar kejujuran di sekolah saat ini. Di tengah kesulitan ini juga barangkali, kita memang tidak bisa berharap dan menuntut agar sekolah dan pemerintah bisa jujur. Haruskah demikian ? Subhannallah.
Tabrani Yunis
Peminat masalah sosial dan Pendidikan, berdomisili di Banda Aceh
Suatu ketika di bulan Juli 2006, seorang penulis, D.Keumalawati yang saya kenal cukup kreatif melhairkan karya-karya sastra dan juga aktif menulis di media massa itu pada tanggal 19 Juli 2006 ia menulis sebuah tulisan yang bernada bertanya. Saat itu ia menulis dengan judul, ”Jujurkah Dunia Pendidikan Kita ?” D. Kemalawati yang seharian bekerja sebagai guru di sebuah SMK di kota Banda Aceh ini, dalam tulisannya itu memberikan gambaran kegusaran yang mendalam terhadap dunia pendidikan kita. Betapa D.Kemalawati gelisah dan galau melihat fenomena dan realitas pendidikan kita yang sedang berlangsung saat ini. Kegalauan D.Kemalawati sebagaimana tergambar dan terdeskripsi dalam tulisan itu dilandasi pada realitas kontemporer yang saat ini melanda dunia pendidikan kita yang bernama sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang berfungsi menjalankan fungsi edukatif saat ini dipandang semakin tidak jujur. Salah satu indikator yang digunakan oleh D.Kemalawati adalah apa yang terjadi dalam hiruk pikuknya pelaksanaan ujian nasional di tanah air baru-baru ini. Ujian nasional yang telah dijadikan sebagai sebuah standard kelulusan siswa itu dalam banyak catatan masyarakat kita penuh dengan tanda tanya. Tanda tanya yang mengarah pada ketidakpercayaan pada hasil UAN tersebut, karena banyak terjadinya hal-hal yang kontradiktif, paradoksal, dan bahkan tidak masuk akal. Indikator lain yang membuat kegalauan itu adalah pada sebuah statement sang Menteri pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo dalam rapat kerja dengan komisi X DPR RI 28 Juni 2006 yang menyatakan bahwa beliau malu karena hasil penyelidikan yang oleh Tim Investigasi menemukan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan UN.
Kecurangan adalah sebuah bentuk ketidak jujuran yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita, termasuk saat ini dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak kita dan bahkan kita sendiri belajar kejujuran. Sekolah yang selama ini menjadi harapan bagi kita untuk membangun sikap-sikap positif yang mulia, seperti beraklak baik dalam artian menjunjung nilai-nilai kejujuran, sopan, santun, dan sebagainya, ternyata kini tidak lagi menjadi semakin sirna. Dikatakan demikian, karena apa yang disebut dengan kejujuran itu, kini semakin sulit untuk didapatkan di lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Benarkah kini di sekolah kita mengalami krisis kejujuran ? Atau bisakah kecurangan-kecurang an yang terjadi dalam melaksanakan Ujian Nasional selama ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa memang kejujuran itu sudah tidak ada di lembaga pendidikan kita ?
Mungkin terlalu sempit atau bisa jadi dianggap sangat tidak berdasar kalau kita katakan bahwa kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan UN menjadi indikator ketidak jujuran pendidikan kita. Namun, tidak salah, bila dijadikan sebagai salah satu indikator. Karena masih banyak unsur atau elemen lain yang bisa dijadikan indikator. Bila kita benar-benar jujur, maka kecurangan yang dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah maupun para pengambil kibijakan pendidikan dengan manipulasi nilai UN tersebut, adalah sebuah bentuk bentuk ketidak jujuran tersebut. Sekolah sebagai salah satu basis atau learning center of honesty, selama ini sudah kehilangan makna kejujuran.
Sulit dan Langka
Idealnya, lembaga pendidikan yang bernama sekolah, seperti halnya rumah (keluarga) adalah sebuah lembaga yang menjadi basis untuk belajar kejujuran. Seperti kata orang bijak, kejujuran itu berangkat dari rumah dan sekolah. Mengapa demikian ? Tentu saja, jawabannya karena seorang anak, belajar kejujuran yang pertama adalah dari kejujuran yang ada di dalam keluarga dan yang ada di sekolah. Percaya atau tidak, bahwa dalam keluarga yang baik atau di sekolah yang baik, yang meletakkan basis pemahaman yang agamis, kita selalu saja diajarkan agar selalu bersikap jujur. Hidup dengan kejujuran selalu saja dijadikan sebagai sebuah jalan yang bisa mengantarkan kita pada posisi selamat. Maka, sebagai perwujudan dari penanaman sikap jujur tersebut, seringkali kita mendengar anjuran atau pepatah petitih seperti, ”Jauhilah yang jahat, dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar”. Atau ada yang mengatakan seperti ini, jujur adalah pangkal kebahagiaan dan keselamatan. Atau juga ada yang mengapatak bahwa, kalau ingin selamat berjalanlah di atas rel kejujuran, dan sebagainya. Pendeknya, anjuran berlaku jujur adalah anjuran yang banyak kita temukan dalam agama yang diwujudkan dalam berkehidupan sosial. Begitu pentingnya menjaga dan bersikap jujur dalam hidup ini. Oleh sebab itu, setiap anak di dalam keluarga dan bahkan dalam kurikulum pendidikan, diajarkan dengan nilai-nilai kejujuran. Maka, harapan untuk menjadikan keluarga dan sekolah sebagai tempat belajar kejujuran menjadi semakin strategis.
Namun, bila kita mencoba masuk ke dalam lembaga pendidikan yang bernama sekolah itu saat ini, apakah masih menemukan nilai dan prinsip kejujuran tersebut ? Barangkali terlalu ekstrim dan mengada-ngada bila kita katakan bahwa lembaga pendidikan yang bernama sekolah sudah tidak jujur. Para guru atau para praktisi pendidikan pasti akan menggugat, bertanya apa landasan pemikiran yang mengatakan bahwa sekolah sekarang sudah tidak jujur. Bisa saja anda, sang pembaca akan berkata”ah itu tidak benar”.
Nah, apapun jawabannya. Benar atau salahkah bila tuduhan itu muncul, yang paling penting kita harus menganalisis dahulu isi dari pernyataan tersebut. Oleh sebab itu, agar kita bisa menjawabnya, perlu upaya untuk melihat dari dekat terhadap kondisi sekarang di lembaga pendidikan kita. Mari kita amati satu persatu dan catat semua fenomena dan realitas yang sedang berkembang. Mungkin para guru, praktisi pendidikan dan para pembaca akan menemukan banyak catatan penting yang bisa mengarah pada pembenaran terhadap pernyataan bahwa saat ini kejujuran itu kian langka dan sulit ditemukan di sekolah. Salah satu indikator kita yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur terhadap kejujuran di sekolah adalah dengan apa yang saat ini masih menjadi bahan perdebatan dengan hasil Ujian Nasional yang dianggap memiliki tingkat validity dan liability yang tinggi itu. Hingga kini, walau para pejabat pendidikan kita berbesar hati dan bahkan eforia terhadap hasil yang dicapai pada tahun 2006 yang lalu, tingkat validitas hasil masih saja diragukan oleh masyarakat kita.
Andai kita mau melihat dengan jujur. Kita akan bertanya, bagaimana kita bisa belajar kejujuran di sekolah, kalau saat ini sudah banyak guru yang dalam menjalankan tugas sudah tidak jujur. Misalnya, karena tuntutan dan dijejalkan dengan berbagai persyaratan dalam sistem kenaikan pangkat, demi mengejar angka kredit dalam mengusulkan pangkat, tidak sedikit guru yang berbuat curang. Berapa banyak guru yang saat ini dengan jujur bisa memberikan nilai terhadap yang sesuai dengan hasil yang diperoleh anak ? Ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah alat ukur, karena masih banyak realitas lain yang bisa kita temukan. Lalu, kalau kita ingin mengukur tingkat kejujuran seorang Kepala Sekolah, mungkin semakin banyak fakta ketidak jujuran itu kita jumpai. Bertanyalah kita, jujurkah seorang kepala sekolah dalam memperoleh jabatan kepala sekolah ?. Kita harapkan kepala sekolah bisa menjawab dengan jujur, sekurang-kurangnya terhadap dirinya. Jabatan kepala sekolah sebagai jabatan yang boleh dikatakan jabatan yang tergolong ”top karir” tersebut biasanya diperjuangkan dengan cara-cara yang sarat dengan ketidak jujuran. Bisa dengan memanfaatkan hubungan nepotisme, bisa dengan membayar sejumlah uang, bisa pula dengan berkolusi. Ini adalah fenomena umum dalam memperoleh sebuah jabatan di negeri ini. Lalu, kejujuran apa yang bisa kita pelajari dari seorang kepala sekolah yang memperoleh jabatan secara tidak jujur ? Transparansi ? Akuntabilitas ? Atau apa ?
Untuk belajar transparansi, agaknya kita semakin jauh. Realitas menunjukan bahwa kebanyakan kepala sekolah sangat tidak transparan kepada para guru dalam mengelola dana-dana yang masuk ke sekolah. Berapa banyak kepala sekolah yang mau secara transparan memberitahukan sumber-sumber pendapatan sekolah kepada para guru yang menjadi stake holders pendidikan ? Celakanya, banyak kepala sekolah yang berkata, Bapak dan Ibu guru, tidak perlu banyak tanya. Tugas ibu dan Bapak hanya mengajar. Jangan tanya-tanya soal uang di sekolah. Ini bukan urusan ibu dan bapak guru. Kalau ada guru yang mau bertanya soal dana block Grant, BOS bahkan sekolah yang menerima bantuan dari bencana tsunami dan sebagainya, sebaiknya jangan bertanya di dalam rapat. Datanglah ke ruangan kepala sekolah. Aneh bukan ? Padahal, yang namanya transparansi itu adalah bagaimana agar semua guru di sekolah diberikan hak untuk tahu akan penggunaan dana di sekolah. Ketidakjujuran seorang kepala sekolah, juga tergambar pada sikap dan perilakunya. Di satu sisi, penampilan tampak sangat agamis, perkataan sangat agamis, bahkan menggunakan ayat-ayat suci, tetapi kala berkaitan dengan uang, ya sikap itu berbeda antara kata dan perbuatan. Belum lagi kita bertanya soal akuntabilitas, semakin tidak bisa dipertanggungjawaka n. Celaka bukan ?
Ketidakjujuran guru, kepala sekolah pada hakikatnya tidak semata-mata bersumber atau disebabkan oleh faktor yang ada dalam diri guru dan dalam diri kepala sekolah saja. Semua ini juga terkait dengan sistem pemerintahan kita yang kini semakin sulit kita temukan kejujuran itu. Jadi, kegundahan dan kegalauan D.Keumalawati dalam tulisannya tanggal 19 Juli 2006 itu bisa kita jawab demikian.
Namun pertanyaan kita selajutnya, kalau begini kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan kita dan kondisi sistem di pemerintahan kita, maka pertanyaan kita adalah bisakah kita belajar kejujuran di sekolah ? Kalau kita mau menganalisisnya, salah satu jawaban yang bisa kita prediksikan adalah semakin sulit kita bisa belajar kejujuran di sekolah saat ini. Di tengah kesulitan ini juga barangkali, kita memang tidak bisa berharap dan menuntut agar sekolah dan pemerintah bisa jujur. Haruskah demikian ? Subhannallah.
Tabrani Yunis
Peminat masalah sosial dan Pendidikan, berdomisili di Banda Aceh
Curahan hati seorang Guru tentang UNAS
Pada 20 Juni 2009 22:05, rika sukmana anggota KGI <rikasukmana@ gmail.com> menulis:
Dimanakah Kejujuran??
Ujian Nasional telah selesai dilaksanakan
hasilnya pun telah diumumkan
Berita mengatakan
bahwa tahun ini terjadi kenaikan kelulusan
Ya...karena ketidakjujuran
telah menjadi gerakan massal di hampir seluruh sekolahan
demi menaikkan presentasi kelulusan
demi mentaati perintah atasan
demikian
Apakah guru yang selalu harus disalahkan??
apakah murid yang juga harus disalahkan??
pada siapa sebenarnya kesalahan kita tumpahkan??
Tidakkah kita buka hati, mata dan pikiran
karena apa sebenarnya terjadi kenaikan??
Lihatlah anak-anak kita yang mempertahankan prinsip kejujuran
mereka menangis karena tidak lulus ujian
meski kunci jawaban sudah ditangan
mereka tak mau gunakan
Lalu mereka ditinggalkan oleh guru dan teman-teman
seharusnyalah mereka tak ditinggalkan
semestinya mereka dirangkul dan diberi dorongan
bahwa apa yang mereka yakini selayaknya dipertahankan
Lantas apa yang tersisa dari jeritan, tawa dan tangisan?
kejujuran menjadi sesuatu yang langka di tengah-tengah kekacauan
ia terbang bersama tiupan angin terombang-ambing dalam kegalauan
masihkah...
dimanakah...
kejujuran... ???
:-( maaf, jika curahan hati ini tak berkenan...)
Minggu, 19 April 2009
Kamis, 09 April 2009
KPU Milik Siapa?
Sejak awal pembentukan KPU untuk Pemilu 2009 sudah terjadi polemik dikarenakan ketidakpercayaan terhadap kapabilitas serta kredibilas anggota-anggota KPU terpilih.
Sekarang semuanya terbukti bahwa kemampuan anggota-anggota KPU dipertanyakan, kita lihat contoh penyediaan serta distribusi logistik Pemilu 2009 tidak rapi meski hari ini 9 April pelaksanaan Pemilu bisa tetap terlaksana. DPT benar-benar amburadul orang-orang yang sudah mati tetap menjadi pemilu, sebenarnya KPU bisa kerja tidak???
Negara sudah mengeluarkan anggaran trilyunan rupiah untuk pelaksanaan pesta demokrasi kali ini (meski uang hasil hutang sana sini) tidak berbalas dengan hasil kerja yang dilakukan KPU semuanya berantakan. DPT, selain datanya banyak yang keliru ternyata DPT yang sekarang mempengaruhi TPS yang didatangi, yang terjadi meski dalam satu KK ternyata beda TPS, padahal pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah terjadi hal seperti ini.
Netralkah KPU???
Banyak Parpol yang menanyakan hal itu, namun KPU selalu menjawab bahwa mereka netral. Kebenaran memang kadang-kadang harus kita paksa untuk membuktikannya tapi kadang pula kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Tanggal 9 April 2009 jam 11.00 WIB SBY beserta keluarga menyalurkan suaranya dengan didampingi oleh Ketua KPU dan Anggota. Kenapa? Ada apa? Haruskah?
Netralitas KPU dipertanyakan lagi, apakah mereka benar-benar netral? Karena SBY mencoblos bukan sebagai Presiden melainkan sebagai masyarakat dan Dewan Penasihat partai Demokrat. Kenapa harus di TPS nya SBY di Bogor lagi. Haruskah Ketua KPU seperti ini? Tidak.
Karena KPU adalah Lembaga Independen penyelenggara Pemilu. (hr)
Sekarang semuanya terbukti bahwa kemampuan anggota-anggota KPU dipertanyakan, kita lihat contoh penyediaan serta distribusi logistik Pemilu 2009 tidak rapi meski hari ini 9 April pelaksanaan Pemilu bisa tetap terlaksana. DPT benar-benar amburadul orang-orang yang sudah mati tetap menjadi pemilu, sebenarnya KPU bisa kerja tidak???
Negara sudah mengeluarkan anggaran trilyunan rupiah untuk pelaksanaan pesta demokrasi kali ini (meski uang hasil hutang sana sini) tidak berbalas dengan hasil kerja yang dilakukan KPU semuanya berantakan. DPT, selain datanya banyak yang keliru ternyata DPT yang sekarang mempengaruhi TPS yang didatangi, yang terjadi meski dalam satu KK ternyata beda TPS, padahal pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah terjadi hal seperti ini.
Netralkah KPU???
Banyak Parpol yang menanyakan hal itu, namun KPU selalu menjawab bahwa mereka netral. Kebenaran memang kadang-kadang harus kita paksa untuk membuktikannya tapi kadang pula kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Tanggal 9 April 2009 jam 11.00 WIB SBY beserta keluarga menyalurkan suaranya dengan didampingi oleh Ketua KPU dan Anggota. Kenapa? Ada apa? Haruskah?
Netralitas KPU dipertanyakan lagi, apakah mereka benar-benar netral? Karena SBY mencoblos bukan sebagai Presiden melainkan sebagai masyarakat dan Dewan Penasihat partai Demokrat. Kenapa harus di TPS nya SBY di Bogor lagi. Haruskah Ketua KPU seperti ini? Tidak.
Karena KPU adalah Lembaga Independen penyelenggara Pemilu. (hr)
Siapa Wakil Rakyat Kita?
Pesta Demokrasi PEMILU 2009 digelar pada 9 April 2009 meski ada daerah yang diundur pelaksanannya, pesta demokrasi kali ini benar-benar beda karena wakil rakyat kita terpilih dengan sistem suara terbanyak. Apakah wakil rakyat kali ini benar-benar akan mewakili kita? tunggu dulu....
Sistem suara terbanyak mempunyai sisi positifnya seperti: dimungkinkan terjadinya pergantian wakil rakyat dengan orang-orang baru sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan, rakyat ketiban rejeki nomplok dari pare Caleg, kok bisa?... setiap Caleg pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suara yang banyak dengan cara apapun seperti bagi-bagi sembako (gula, beras), bahkan uang.
Sisi negatifnya: banyak partai yang calegnya bukan kader yang militan dengan kata lain tanpa melalui proses kaderisasi yang matang, Caleg yang terpilih dimungkinkan bukan karena kulaitas mereka sebagai wakil rakyat melainkan karena mereka mempunyai modal materi yang banyak.
Banyak pemilih (baik tua maupun muda) bertanya-tanya siapa wakil kita, kita benar-benar tidak mengenal mereka apalagi visi misi mereka dan yang menyedihkan kebanyakan wakil rakyat kita tidak melakukan sosialisasi (baik memperkenalkan diri ataupun menunjukkan visi misi mereka) sehingga rakyat mengalami kebingungan siapa yang akan dipilih?...
Sehingga pada hari pencoblosan ini banyak masyarakat yang memilih Partai daripada memilih Caleg. (hr)
Sistem suara terbanyak mempunyai sisi positifnya seperti: dimungkinkan terjadinya pergantian wakil rakyat dengan orang-orang baru sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan, rakyat ketiban rejeki nomplok dari pare Caleg, kok bisa?... setiap Caleg pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suara yang banyak dengan cara apapun seperti bagi-bagi sembako (gula, beras), bahkan uang.
Sisi negatifnya: banyak partai yang calegnya bukan kader yang militan dengan kata lain tanpa melalui proses kaderisasi yang matang, Caleg yang terpilih dimungkinkan bukan karena kulaitas mereka sebagai wakil rakyat melainkan karena mereka mempunyai modal materi yang banyak.
Banyak pemilih (baik tua maupun muda) bertanya-tanya siapa wakil kita, kita benar-benar tidak mengenal mereka apalagi visi misi mereka dan yang menyedihkan kebanyakan wakil rakyat kita tidak melakukan sosialisasi (baik memperkenalkan diri ataupun menunjukkan visi misi mereka) sehingga rakyat mengalami kebingungan siapa yang akan dipilih?...
Sehingga pada hari pencoblosan ini banyak masyarakat yang memilih Partai daripada memilih Caleg. (hr)
Senin, 06 April 2009
UNAS SMK Tidak diperlukan
Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi Pemerintah dalam hal ini Mendiknas seharusnya berfikir secara jernih sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan siswa SMK dan harga diri pendidik tetap terjaga. Janganlah kita mengebiri kemampuan anak yang sudah tertata dengan baik dengan UNAS yang bisa menjegal mereka dalam menempuh karir. Dan mirisnya banyaknya teman pendidik kita yang tertangkap tangan melakukan kecurangan ketika UNAS.
Para pendidik sebagai pelaksana kebijakan tidak bisa disalahkan 100% karena mereka adalah bagian dari lingkaran abu-abu yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kok bisa ...
Sebenarnya jujur saja dari mana biaya milyaran rupiah untuk UNAS itu? "HUTANG LUAR NEGERI".
UNAS di Negeri tercinta kita ini adalah komitmen Indonesia untuk mendapatkan Hutang pada negara/agen imperialis yang orientasinya pada kapitalisme. Dan tidak hanya terjadi pada UNAS saja, masih banyak kebijakan pendidikan yang diperuntukkan demi mengejar target Hutang Luar Negeri termasuk larinya tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan.
Hal ini diperparah dengan Mendiknas yang kurang paham tentang ideologi Pendidikan ya... karena backgroundnya Ekonom jadi orientasinya pada Hasil bukan Proses menuju kecerdasan anak bangsa.
Berdasarkan obrolan diberbagai media, forum ilmiah dan curhat teman-teman pendidik. Sebenarnya kebijakan UNAS sama sekali tidak didukung dari kalangan institusi pendidikan itu sendiri terutama oleh Guru ....... mengapa sekolah mau melakukan dan melaksanakan UNAS??? hANYA RASA TAKUT DAN TERPAKSA. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya akan kosong dan UNAS terbukti menyebabkan pendidik melakukan kecurangan-kecurangan demi untuk menyenangkan atasannya.
Milyaran rupiah hilang habis percuma, hanya untuk UNAS yang tidak Signifikan terhadap hasil sebuah proses pendidikan....???
Marilah Pemerintah terutama pembuat kebijakan dunia pendidikan mawas diri dan pertanyakan pada Nurani "Patutkah dan tepatkah UNAS itu sebagai hakim untuk meluluskan anak didik???"
Mungkin Pemerintah harus membaca salah satu oleh-oleh Heri Mulyanto Guru SMKN 1 Rangkasbitung dari Korea Selatan, yakni:
Pemerintah harus berfikir dengan akal sehat dan dengan kesadaran yang tinggi sehingga UNAS sebagai hakim kelulusan bisa dicabut. Dan Ingat jangan menambah pengangguran semakin banyak. (hr)
Para pendidik sebagai pelaksana kebijakan tidak bisa disalahkan 100% karena mereka adalah bagian dari lingkaran abu-abu yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kok bisa ...
Sebenarnya jujur saja dari mana biaya milyaran rupiah untuk UNAS itu? "HUTANG LUAR NEGERI".
UNAS di Negeri tercinta kita ini adalah komitmen Indonesia untuk mendapatkan Hutang pada negara/agen imperialis yang orientasinya pada kapitalisme. Dan tidak hanya terjadi pada UNAS saja, masih banyak kebijakan pendidikan yang diperuntukkan demi mengejar target Hutang Luar Negeri termasuk larinya tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan.
Hal ini diperparah dengan Mendiknas yang kurang paham tentang ideologi Pendidikan ya... karena backgroundnya Ekonom jadi orientasinya pada Hasil bukan Proses menuju kecerdasan anak bangsa.
Berdasarkan obrolan diberbagai media, forum ilmiah dan curhat teman-teman pendidik. Sebenarnya kebijakan UNAS sama sekali tidak didukung dari kalangan institusi pendidikan itu sendiri terutama oleh Guru ....... mengapa sekolah mau melakukan dan melaksanakan UNAS??? hANYA RASA TAKUT DAN TERPAKSA. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya akan kosong dan UNAS terbukti menyebabkan pendidik melakukan kecurangan-kecurangan demi untuk menyenangkan atasannya.
Milyaran rupiah hilang habis percuma, hanya untuk UNAS yang tidak Signifikan terhadap hasil sebuah proses pendidikan....???
Marilah Pemerintah terutama pembuat kebijakan dunia pendidikan mawas diri dan pertanyakan pada Nurani "Patutkah dan tepatkah UNAS itu sebagai hakim untuk meluluskan anak didik???"
Mungkin Pemerintah harus membaca salah satu oleh-oleh Heri Mulyanto Guru SMKN 1 Rangkasbitung dari Korea Selatan, yakni:
- Mereka telah mengunjungi 4 sekolah yang berbasis SMK yang menghasilkan gambaran : a. Porsi untuk kurikulum adalah 50% untuk budi pekerti, 44% Materi Produktif, 6% Ekstra ko-kurikuler; b. Peran swasta sangat menunjang seperti contoh beberapa perusahaan mendirikan SMK sehingga mereka tidak ada program PKL (Prakerin), sebab guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah manajer perusahaan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sekolah dijadikan pusat riset produk oleh perusahaan tersebut, para manajer tersebut memilih menjadi guru karena penghasilan mereka setahun 440.000.000 Won; c. Setiap siswa disana tidak ada yang merokok sebab apabila merokok langsung "get out"; d. Tidak ada Ujian Nasional (UNAS) sebab kurikulum berfokus kepada kemampuan produktif/keahlian dan siap untuk kerja; e. Belajar secara full day dan gratis makan.
Pemerintah harus berfikir dengan akal sehat dan dengan kesadaran yang tinggi sehingga UNAS sebagai hakim kelulusan bisa dicabut. Dan Ingat jangan menambah pengangguran semakin banyak. (hr)
Langganan:
Postingan (Atom)
