Blinkie Text Generator at TextSpace.net

Senin, 06 April 2009

UNAS SMK Tidak diperlukan

Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi Pemerintah dalam hal ini Mendiknas seharusnya berfikir secara jernih sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan siswa SMK dan harga diri pendidik tetap terjaga. Janganlah kita mengebiri kemampuan anak yang sudah tertata dengan baik dengan UNAS yang bisa menjegal mereka dalam menempuh karir. Dan mirisnya banyaknya teman pendidik kita yang tertangkap tangan melakukan kecurangan ketika UNAS.
Para pendidik sebagai pelaksana kebijakan tidak bisa disalahkan 100% karena mereka adalah bagian dari lingkaran abu-abu yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kok bisa ...
Sebenarnya jujur saja dari mana biaya milyaran rupiah untuk UNAS itu? "HUTANG LUAR NEGERI".
UNAS di Negeri tercinta kita ini adalah komitmen Indonesia untuk mendapatkan Hutang pada negara/agen imperialis yang orientasinya pada kapitalisme. Dan tidak hanya terjadi pada UNAS saja, masih banyak kebijakan pendidikan yang diperuntukkan demi mengejar target Hutang Luar Negeri termasuk larinya tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan.
Hal ini diperparah dengan Mendiknas yang kurang paham tentang ideologi Pendidikan ya... karena backgroundnya Ekonom jadi orientasinya pada Hasil bukan Proses menuju kecerdasan anak bangsa.
Berdasarkan obrolan diberbagai media, forum ilmiah dan curhat teman-teman pendidik. Sebenarnya kebijakan UNAS sama sekali tidak didukung dari kalangan institusi pendidikan itu sendiri terutama oleh Guru ....... mengapa sekolah mau melakukan dan melaksanakan UNAS??? hANYA RASA TAKUT DAN TERPAKSA. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya akan kosong dan UNAS terbukti menyebabkan pendidik melakukan kecurangan-kecurangan demi untuk menyenangkan atasannya.
Milyaran rupiah hilang habis percuma, hanya untuk UNAS yang tidak Signifikan terhadap hasil sebuah proses pendidikan....???
Marilah Pemerintah terutama pembuat kebijakan dunia pendidikan mawas diri dan pertanyakan pada Nurani "Patutkah dan tepatkah UNAS itu sebagai hakim untuk meluluskan anak didik???"
Mungkin Pemerintah harus membaca salah satu oleh-oleh Heri Mulyanto Guru SMKN 1 Rangkasbitung dari Korea Selatan, yakni:
  • Mereka telah mengunjungi 4 sekolah yang berbasis SMK yang menghasilkan gambaran : a. Porsi untuk kurikulum adalah 50% untuk budi pekerti, 44% Materi Produktif, 6% Ekstra ko-kurikuler; b. Peran swasta sangat menunjang seperti contoh beberapa perusahaan mendirikan SMK sehingga mereka tidak ada program PKL (Prakerin), sebab guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah manajer perusahaan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sekolah dijadikan pusat riset produk oleh perusahaan tersebut, para manajer tersebut memilih menjadi guru karena penghasilan mereka setahun 440.000.000 Won; c. Setiap siswa disana tidak ada yang merokok sebab apabila merokok langsung "get out"; d. Tidak ada Ujian Nasional (UNAS) sebab kurikulum berfokus kepada kemampuan produktif/keahlian dan siap untuk kerja; e. Belajar secara full day dan gratis makan.
itulah sekelumit cerita............
Pemerintah harus berfikir dengan akal sehat dan dengan kesadaran yang tinggi sehingga UNAS sebagai hakim kelulusan bisa dicabut. Dan Ingat jangan menambah pengangguran semakin banyak. (hr)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar