Rabu, 19 Agustus 2009 , 15:59:00
JAKARTA- Naiknya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam RAPBN 2010 dinilai tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang bukan PNS. Nasib guru honorer masih dalam ketidakpastian sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah.
“Memang anggaran pendidikan mengalami kenaikan yang cukup besar. Tapi bagaimana dengan nasib guru honorer yang bukan PNS. Mereka tidak mempunyai gaji tetap, tidak ada pensiun,” kata Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita dalam sambutannya di rapat paripurna khusus DPD RI, Rabu (19/8).
Ironisnya, para guru honorer tersebut kebanyakan mengabdi di sekolah agama seperti pesantren yang notabene kewenangannya ada di pusat. Akibatnya, guru honorer ini nasibnya semakin tidak pasti karena daerah tidak bisa berbuat apa-apa.
“Sampai saat ini ada 922 ribu guru honorer yang bukan PNS nasibnya harus diperhatikan. Pemerintah perlu mengeluarkan ketentuan pendapatan minimum. Selain itu harus ada sistem yang tepat dalam upaya mengembangkan standar mutu pendidikan,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Ani Agustina mengatakan, mulai 2010 seluruh guru dan tenaga kependidikan yang diangkat dan gajinya dibayar sekolah, akan didata ulang sebagai persiapan pengangkatan. Saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri adalah sekitar 250.000 orang.
“Hingga kini belum ada kepastian waktu guru honorer sekolah diangkat sebagai CPNS dan PNS. Padahal guru honorer sekolah tidak sembarangan diangkat sekolah, mereka itu diseleksi dan sekolah melaporkannya ke dinas pendidikan setempat. Adanya guru honorer itu karena terjadi kekurangan guru di sejumlah sekolah,” ujarnya. (esy/JPNN)
“Memang anggaran pendidikan mengalami kenaikan yang cukup besar. Tapi bagaimana dengan nasib guru honorer yang bukan PNS. Mereka tidak mempunyai gaji tetap, tidak ada pensiun,” kata Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita dalam sambutannya di rapat paripurna khusus DPD RI, Rabu (19/8).
Ironisnya, para guru honorer tersebut kebanyakan mengabdi di sekolah agama seperti pesantren yang notabene kewenangannya ada di pusat. Akibatnya, guru honorer ini nasibnya semakin tidak pasti karena daerah tidak bisa berbuat apa-apa.
“Sampai saat ini ada 922 ribu guru honorer yang bukan PNS nasibnya harus diperhatikan. Pemerintah perlu mengeluarkan ketentuan pendapatan minimum. Selain itu harus ada sistem yang tepat dalam upaya mengembangkan standar mutu pendidikan,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Ani Agustina mengatakan, mulai 2010 seluruh guru dan tenaga kependidikan yang diangkat dan gajinya dibayar sekolah, akan didata ulang sebagai persiapan pengangkatan. Saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri adalah sekitar 250.000 orang.
“Hingga kini belum ada kepastian waktu guru honorer sekolah diangkat sebagai CPNS dan PNS. Padahal guru honorer sekolah tidak sembarangan diangkat sekolah, mereka itu diseleksi dan sekolah melaporkannya ke dinas pendidikan setempat. Adanya guru honorer itu karena terjadi kekurangan guru di sejumlah sekolah,” ujarnya. (esy/JPNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar